Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Kotabaru| Jalan Raya Stagen KM 10, Desa Stagen RT 2, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan| email : pa.kotabaru@gmail.com

Layanan Online

  • Pengadilan Agama Kotabaru

Ketua

Kalender Hijriah

Senin
4
Syawwal
1439 H

Polling

Agenda Kegiatan

    Web Info

    Jumlah Pengunjung :
    302506
    Pengunjung Hari Ini :
    19
    User Online :
    1
    Terakhir Update :
    28-09-2017

     

    Vonis Koruptor Rendah, Ketua MA: Hakim Punya Pertimbangan Sendiri

    sumber : detik.com (19/9)

    Jakarta - Rendahnya vonis perkara korupsi yang umumnya diputus rendah dikritik oleh Ketua KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa menyatakan bahwa setiap putusan telah dipertimbangkan secara matang oleh hakim.

    " Karena walaupun perkara korupsi musuh dari masyarakat, tetapi dalam hakim menimbang kasus, telah dipertimbangkan secara ketat. Ada pertimbangan sendiri," kata Harifin usai membuka Rakernas MA di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, (19/9/2011).

    "Putusan yang diberikan oleh hakim, tergantung tingkat kesalahannya," tegas Harifin.

    Terkait banyaknya penilaian buruk atas rendahnya vonis tersebut, Harifin menyerahkan terhadap masyarakat. Sebab, hakim dalam memutus sudah dipertimbangkan secara masak- masak. Yaitu pertimbangan filosofis, sosiologis dan alasan hukum.

    " Mengenai penilaian orang rendahnya putusan korupsi, itu hak orang menilai seperti itu. Hakim memutus perkara dengan tingkat hukuman yang sudah dipertimbangkan yaitu merupakan suatu penilaian dari hakim itu seberapa jauh akan membawa dampak," ujar Tumpa.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Rakernas, Widayatno Sastro Hardjono menyampaikan penggunaan anggaran dalam acara akbar kali ini mencapai Rp 5 miliar. Anggaran tersebut untuk akomodasi dan transportasi bagi 1.800-an hakim dari seluruh Indonesia. Angka ini telah ditekan dengan tidak membuat materi rakernas dalam bentuk lembaran kertas. Namun dibagikan dalam bentuk soft copy yang di unduh lewat situs MA.

    " Dengan tidak membuat fotokopian materi, sangat menekan biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraa ini sesuai standar indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan," beber Widayanto yang juga Ketua Muda Bidang Pembinaan MA ini.

    Total akses : 850